MAKALAH PKn SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Suatu negara berdiri atas beberapa unsur, misalnya adanya wilayah, rakyat, diakui negara lain dan kedaulatan. Namun suatu negara tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu sistem yang mengatur gerak atau langkah negara yang akan mereka majukan. Karena negara akan bersifat pasif dan negatif jika tidak melakukan gerak – gerik apapun.

Dengan adanya sistem, maka rakyat dapat menjalankan kehidupannya dengan teratur, sistem juga dapat mengontrol arah kemajuan sebuah negara. Dengan adanya cita-cita serta tujuan negara maka kerja sistem akan lebih efektif. Sistem yang digunakan sebuah negara untuk mengatur gerak langkah perjalanan sebuah negara inilah yang disebut sistem pemerintahan.

Tidak banyak orang yang mengerti tentang sistem pemerintahan, apalagi tentang macam - macamnya. Dengan adanya makalah ini kami berharap akan menambah wawasan pengetahuan masyarakat tentang sistem pemerintahan baik di indonesia maupun di negara lain, sehingga masyarakat dapat mengontrol sistem kerja pemerintah.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah yang di maksud system dan Sistem Pemerintahan?

2. Apakah yang dimaksud Negara dan bagaimana bentuk pemerintah dan pemerintahan?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui pengertian dari sistem pemerintahan.

2. Untuk mengetahui pengertian Negara, bentuk pemerintah dan pemerintahan

3. Untuk mengetahui macam – macam sistem pemerintahan

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN SISTEM DAN PEMERINTAHAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata sistem mempunyai tiga pengertian. Pertama, system berarti seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Kedua, system berarti susunan pandangan, teori, asas yang teratur. Ketiga, system berarti metode.

Istilah sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu: “sistem” dan “pemerintahan”. Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhnya itu.

Pemerintahan dalam arti luas mempunyai pengertian segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri. Dari pengertian itu, maka secara harfiah sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Menurut Moh. Mahfud MD, sistem pemerintahan negara adalah mekanisme kerja dan koordinasi atau hubungan antara ketiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif (Moh. Mahfud MD, 2001: 74). Dengan demikian dapat disimpulkan sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga-lembaga negara dalam rangka penyelenggaraan negara.

Dapat disimpulkan bahwa system pemeritnahan Negara adalah susunan yang teratur dari prinsip-prinsip yang melandasi beragai kegiatan atau hubungan-hubungan kerja antara lembaga legislative, eksekutif, dan yudikatif dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara.

B. BENTUK NEGARA, BENTUK PEMERINTAHAN, DAN BENTUK PEMERINTAHAN

1. Bentuk Negara

Bentuk Negara adalah pengelompokan Negara berdasarkan kriteria distribusi kekuatan (secara resmi) antar berbagai tingkat pemerintahan dalam suatu Negara. Berdasarkan kriteria tersebut dapat dibedakan bentuk Negara dalam tiga kategori, yaitu: Kesatuan, Serikat/Federal, dan Konfederasi.

Negara Kesatuan adalah Negara yang pemerintaha pusatnya berdaulat penuh atas semua tingkat pemerintahan yang ada di bawahnya. Negara federal/serikat adalah Negara yang kekuasaannya secara formal dibati menjadi dua, sebagian menjadi kekuasaan pemerintah pusat federal dan sebagian menjadi kekuasaan pemerintahan Negara-negara, dan baik pemerintah pusat federal maupun pemerintah Negara-negara bagian itu sama-sama berdaulat atas kekuasaan masing-masing. Sedangkan Negara konfederasi adalah bentuk kerja sama Negara di mana pemerintah pusat tunduk pada kedaulatan masing-masing Negara anggotanya.

2. Bentuk Pemerintah

Bentuk Pemerintah adalah pengelompokan Negara berdasarkan cara pengisian jabatan kepala negaranya. Berdasarkan kriteria tersebut dikenal adanya Negara kerajaan dan Negara republic.

Kerajaan adalah Negara yang jabatan kepala negaranya diisi melalui system pewarisan. Sedangkan Negara republic adalah Negara yang kepala negaranya diisi melalui cara-cara di luar system pewarisan, misalnya melalui proses pemilu langsung oleh rakyat.

3. Bentuk Pemerintahan

Bentuk Pemerintahan adalah pengelompokan Negara berdasarkan letak kekuasaan tertinggi dalam sebuah Negara. Berdasarkan kriteria tersebut, secara tradisional para pakar membedakan adanya Negara monarki, aristokrasi, dan demokrasi.

Monarki adalah bentuk pemeritnahan Negara yang kekuasaan tertingginya berada di tangan seorang penguasa tunggal, yatu raja/ratu. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan Negara yang kekuasaan tertingginya berada di tangan satu lembaga kecil yang terdiri atas sekelompok orang/sekelompok elite yang memiliki hak istimewa. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan Negara yang kekuasaan tertingginya berada di tangan semua warga Negara.

C. JENIS-JENIS SISTEM PEMERINTAHAN

Ada dua jenis system pemerintahan, yaitu system pemeritnahan parlementer dan system pemerintahan presidensial.

1. Sistem Pemerintahan Parlementer

System pemerintahan parlementer adalah system atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antar lembaga Negara yang secara formal memberikan peran utama kepada parlemen atau badan legislative dalam menjalankan pemerintahan Negara.

a. Karateristik Sistem Parlementer

· Parlemen, melalui pemimpin partai yang menguasai mayoritas kursi parlemen, menyusun cabinet atau dewan menteri.

· Perdana menteri dan para menteri itu berasal dari kalangan anggota parlemen dan akan tetap menjadi anggota parlemen sehingga hakikat cabinet hanyalah sebuah komisi dari parlemen

· Perdana menteri dan kabinetnya berkewajiban menjalankan kebijakan pemerintah yang digariskan oleh parlemen.

· Masa jabatan menteri/cabinet sangat bergantung pada kehendak parlemen.

· Kepala Negara/Raja berperan sebagai penengah bila terjadi pertentangan antara parlemen dan cabinet.

Dapat disimpulkan bahwa system pemerintahan parlementer adalah kesluruhan prinsip penataan hubungan kerja antara legislative dan eksekutif (dan juga yudikatif) yang dicirikan oleh adanya fusi/penggabungan kekuasaan, yaitu pemusatan semua kekuasaan pada parlemen.

b. Prinsip-Prinsip Sistem Parlementer

Menurut Ranney, pemusahan kekuasaan Negara ke tangan parlemen di Negara pengguna system parlemen dilakukan melalui dua sarana, yaitu: (a) Rangkap Jabatan (b) Dominasi formal parlemen.

2. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem Pemerintahan Presidensial adalah system atau keseluruhan prinsip penetaan hubuungan kerja antar lembaga Negara melalui pemisahan kekuasaan Negara, dimana presiden memainkan peran kunci dalam pengelolaan kekuasaan eksekutif.

a. Karateristik Sistem presidensial

· Presiden adalah kepala Negara sekaligus adalah kepala pemerintahan

· Presiden adalah pihak yang berwenang menyusun cabinet

· Para menteri tidak boleh menjadi anggota parlemen

· Para menteri bertanggungjawab kepada presiden bukan kepada parlemen

· Masa jabatan menteri sangat bergantung pada presiden

· Peran parlemen dan eksekutif dibuat seimbang melalui system check and balances

b. Prinsip-prinsip Sistem Presidensial

Menurut Ranney, di Negara yang menganut system presidensial ketiga jenis kekuasaan Negara (legislative, eksekutif, dan yudikatif) secara formal dipisahkan melalui dua macam sarana, yaitu: (a) pemisahan jabatan (b) system control dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga Negara.

3. Sistem Pemerintahan di Negara Komunis

Negara penganut system pemerintahan komunisme contohnya sperti Uni Soviet. Memiliki lembaga legislative yang bernama Soviet Tertinggi URSS (STU). STU merupakan lembaga tertinggi Negara, uang terdiri dari dua majelis, yaitu Majelis Uni dan Mejelis bangsa-bangsa.

D. INDUK SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP NEGARA LAIN

1. Induk Sistem Pemerintahan Parlementer

Ada tiga komponen penting dari system pemerintahan parlementer, yaitu: Kepala Negara, Parlemen, dan Kabinet. Masing-masing lembaga ini memiliki dinamika perkembangan tersendiri, yang melahirkan tradisi system pemerintahan parlementer di Kerajaan Inggris.

2. Induk system Pemerintahan Presidensial

Ada dua komponen penting dari system pemerintahan Presidensial yaitu : Pemisahan kekuasaan Negara dan Sistem checks and balances

3. Pengaruh Sistem Pemerintahan

Menurut Smith, isis sebuah konstitusi (termasuk system pemerintahan yang dianutnya) sangat bertgantung pada tiga factor, yaitu : (1) kekuataan politik yang bekerja pada saat konstitusi dibuat atau diubah; (2) kebiasaan ketatanegaraan yang dikenal para pembentuk konstitusi; dan (3) pertimbangan logis tentang hal-hal yang dianggap menguntungkan secara praktis oleh para pembentuk konstitusi.

E. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Tidak satupun pasal dalam UUD 1945 yang menyebutkan dengan tegas bahwa sistem pemerintahan Negara RI adalah sistem presidensial. Namun prinsip sistem presidensial dapat kita pahami dari adanya ketentuan-ketentuan UUD 1945, sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat 1 UUD 45 : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”

2. Pasal 17 ayat 1 : “Presiden dibantu oleh menteri Negara”

3. Pasal 17 ayat 2 : “ Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”

4. Pasal 17 ayat 3 : “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”

5. Pasal 17 ayat 4 : “Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian Negara diatur dalam undang-undang”

Dari ketentuan UUD 45 di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut system pemerintahan presidensial :

1. Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.

2. Presiden adalah pihak yang menyusun kabinet atau dewan menteri.

3. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden bukan kepada DPR atau parlemen.

4. Masa jabatan menteri tergantung kepercayaan dari presiden. Presiden dapat mengganti menteri yang dipandang tidak mampu melaksanakan tugas, karena presiden memiliki hak prerogative.

Apabila kita bicara sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan, menurut ketentuan UUD 1945, maka sistem pemerintahan Indonesia bersifat Presidensial dalam arti bahwa para menteri tidak bertanggung jawab pada badan legislative atau parlemen/DPR, tetapi hanya bertindak sebagai pembantu presiden. Akan tetapi pada waktu itu MPR, DPR, dan DPA belum ada atau terbentuk sehingga presiden juga memegang kekuasaan legislative yang dibantu oleh KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat).

Sistem pemerintahan Indonesia pernah mengalami perubahan menjadi sistem Parlementer, sejak bulan November 1945, berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, yaitu tanggung jawab politik terletak di tangan para menteri. Inilah dasar dianutnya sistem Pemerintahan Parlementer di Indonesia sampai dengan dikeluarkannya dekrit presiden tangal 5 Juli 1959. Pada masa ini sistem politik dalam negeri tidak stabil karena menganut sistem banyak partai, sehingga mengakibatkan pergantian kabinet berkali-kali.

Sejak tanggal 27 Desember 1949 Negara Kesatuan RI berubah menjadi ( Republik Indonesia Serikat-RIS), menurut konstitusi RIS presiden adalah sebagai kepala negara dan Kepala pemerintahan di tangan Perdana Menteri. Lembaga Negara di masa RIS adalah presiden, dewan menteri, senat, DPR, MA, dan BPK. Presiden tidak dapat salah atau dipersalahkan atau (The King can do no wrong). Kabinet bertanggung jawab pada parlemen.

Begitu juga dengan sistem pemerintahan pada masa UUD Sementara 1950 adalah menganut sistem parlementer dengan lembaga negaranya adalah Presiden, Menteri-menteri, DPR, MA, dan DPA. Menurut UUDS 1950, Presiden sebagai kepala Negara dan tanggung jawab pemerintahan ditangan perdana Menteri bersama para menterinya. Presiden tidak bisa diganggu gugat.

I. Pembagian Kekuasaan Negara menurut UUD 1945

Susunan organisasi negara adalah alat-alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 baik baik sebelum maupun sesudah perubahan. Susunan organisasi negara yang diatur dalam UUD 1945 sebelum perubahan yaitu :

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

(2) Presiden

(3) Dewan Pertimbagan Agung (DPA)

(4) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

(5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

(6) Mahkmah Agung (MA)

Badan-badan kenegaraan itu disebut lembaga-lembaga Negara. Sebelum perubahan UUD 1945 lembaga-lembaga Negara tersebut diklasifikasikan, yaitu MPR adalah lembaga tertinggi Negara, sedangkan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya seperti presiden, DPR, BPK, DPA dan MA disebut sebagai lembaga tinggi Negara.

Sementara itu menurut hasil perubahan lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

(2) Presiden

(3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

(4) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

(5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

(6) Mahkmah Agung (MA)

(7) Mahkamah Konstitusi (MK)

Secara institusional, lembaga-lembaga negara merupakan lembaga kenegaraan yang berdiri sendiri yang satu tidak merupakan bagian dari yang lain. Akan tetapi, dalam menjalankan kekuasaan atau wewenangnya, lembaga Negara tidak terlepas atau terpisah secara mutlak dengan lembaga negara lain, hal itu menunjukan bahwa UUD 1945 tidak menganut doktrin pemisahan kekuasaan.

Dengan perkataan lain, UUD 1945 menganut asas pembagian kekuasaan dengan menunjuk pada jumlah badan-badan kenegaraan yang diatur didalamnya serta hubungan kekuasaan diantara badan-badan kenegaraan yang ada, yaitu;

1.1. Sebelum Perubahan

MPR, sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD, GBHN, memilih Presiden dan Wakil Presiden serta mengubah UUD
Presiden, yang berkedudukan dibawah MPR, mempunyai kekuasaan yang luas yang dapat digolongkan kedalam beberapa jenis:

Kekuasaan penyelenggaran pemerintahan;
Kekuasaan didalam bidang perundang undangan, menetapakn PP, Perpu;
Kekuasaan dalam bidang yustisial, berkaitan dengan pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi;
Kekuasaan dalam bidang hubungan luar negeri, yaitu menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain, mengangkat duta dan konsul.

DPR, sebagai pelaksana kedaulatan rakyat mempunyai kekuasaan utama, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang (bersama-sama Presiden dan mengawasi tindakan presiden.
DPA, yang berkedudukan sebagai badan penasehat Presiden, berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah
BPK, sebagai “counterpart” terkuat DPR, mempunyai kekuasaan untuk memeriksa tanggung jawab keuangan Negara dan hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR.
MA, sebagai badan kehakiman yang tertinggi yang didalam menjalankan tugasnya tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah.

1.2. Setelah Perubahan

MPR, Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK, menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN, menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu), tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD, susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan angota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.
DPR, Posisi dan kewenangannya diperkuat, mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU, Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah, Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.
DPD, Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR, keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan negara Republik Indonesia, dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu, mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.
BPK, Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.
Presiden, Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial, Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR, Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja, Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR, kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR, memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.
Mahkmah Agung, Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)], berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.
Mahkamah Konstitusi, Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution), Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD, Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

Atas dasar itu, UUD 1945 meletakan asas dan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-hubungan (kekuasaan) diantara lembaga-lembaga negara tersebut. Hubungan –hubungan itu adakalanya bersifat timbal balik dan ada kalanya tidak bersifat timbal balik hanya sepihak atau searah saja.

SISTEM CHECKS AND BALANCES MENURUT UUD 1945

Didalam konstitusi negara republik Indonesia (UUD 1945) telah mengatur tentang sistem checks and balances antara lembaga-lembaga negara baik itu lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Secara umum sistem check and balances menurut UUD 1945 dapat digambarkan sebagai berikut :

Dalam melaksanakan uji materi atau judicial review, yakni menentukan apakah isi suatu peraturan baik itu Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda) dan aturan lainnya yang diatur dalam undang-undang, sudah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya. Oleh sebab itu yang diuji ialah isi/substansi/materi suatu peraturan perundang-undangan, hak inilah yang disebut dengan hak judicial review (uji materi).

Institusi/ lembaga yang mengawal dan menjaga konstitusi secara yuridis formal, biasanya mempunyai hak menguji secara material undang-undang, yakni menguji suatu undang-undang apakah bertantangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UUD atau tidak. Fungsi dasar institusi tersebut, adalah untuk menjaga dan mengawasi agar suatu peraturan yaitu undang-undang tidak sampai melebihi atau bahkan mengurangi ketentuan yang ada pada UUD, selain itu juga agar tidak sampai terjadi penyimpangan terhadap UUD oleh si pembuat undang-undang atau peraturan lainnya. Dalam sistematika ketatanegaraan RI hak tersebut diatas hanya dimiliki oleh mahkamah konstitusi, dan bukan oleh mahkamah agung RI.

Beda halnya dengan mahkamah agung, mahkamah ini hanya diberikan wewenang yang boleh dikatakan terbatas karena hanya menguji peraturan yang ada dibawah undang-undang. Dengan kata lain, mahkamah agung hanya mempunyai kewenangan untuk menetapkan sah atau tidaknya suatu peraturan dibawah undang-undang, dengan suatu asumsi bahwa bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi derajadnya.

SEJARAH PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Baik system pemerintahan parlementer maupun system pemerintahan presidensial pernah dilaksanakan dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, berlaku system pemerintahan presidensial. Namun, praktik politik waktu itu kemudian mengubah system pemerintahan menjadi system parlementer. System parlementer ini kemudian secara resmi berlaku baik di masa RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950) dan masa berlakunya UUD sementara 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959). Sesudah itu Indonesia menerapkan system pemerintahan presidensial sampai sekarang.

a. Sistem Pemerintahan Pada Awal Kemerdekaan

Sesuai ketentuan UUD 1945, system pemerintahan yang dianut oleh Indonesia pada awal kemerdekaan adalah system presidensial. Namun pada 14 November 1945 terjadi perubahan dengan keluarnya maklumat Presiden. Isi maklumat itu adalah bahwa tanggung jawab pemerintahan ada di tangan para menteri. Pengalihan tanggungjawab pemerintahan itu menunjukkan adanya pergantian system pemerintahan menjadi parlementer.

b. Sistem Pemerintahan pada Masa Berlakunya Konstitusi RIS

Sejak 27 Desember 1949, Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah bentuk menjadi Negara serikat (Republik Indonesia Serikat – RIS). Pemerintahan pun didasarkan pada Konstitusi RIS 1949. Konstitusi RIS mengenal 6 (enam) lembaga negaram yaitu: Presiden, Dewan Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan.

c. Sistem Pemerintahan pada Masa Berlakunya UUDS 1950

Sama seperti Konstitusi RIS, UUDS 1950 juga menganut system pemerintahan lamenterter. Berbeda dengan konstitusi RIS, UUDS 1950 mengenal hanya 5 lembaga Negara yaitu: Presiden, Menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Menurut UUD 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala Negara. Meski presiden merupakan bagian dari pemerintah, tanggungjawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya.

d. Sistem Pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin 5 Juli 1959 – 1966

Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pemerintah memberlakukan kembali UUD 1945. Itu berarti bahwa sejak itu system pemerintahan yang harus dijalankan adalah system pemerintahan presidensial berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Sebagai bagian dari pelaksanaan system demokrasi terpimpin, pelaksanaan system pemerintahan presidensial kala itu juga mengalami banyak penyimpangan dari kerangka yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.

e. Sistem Pemerintahan pada Masa Orde Baru 11 Maret 1966 – 21 Mei 1998

Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru menganut system pemerintahan presidensial yang memiliki kemiripan dengan pelaksanaan system dimasa demokrasi terpimpin. Pembatasan hak-hak politik rakyat, pemusatan kekuasaan di tangan presiden, dan pembentukan lembaga ekstrakonsitusional.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontiniu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Dapat disimpulkan juga bahwa system pemerintahan Negara adalah susunan yang teratur dari prinsip-prinsip yang melandasi beragai kegiatan atau hubungan-hubungan kerja antara lembaga legislative, eksekutif, dan yudikatif dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu Negara Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.

System pemerintahan parlementer adalah kesluruhan prinsip penataan hubungan kerja antara legislative dan eksekutif (dan juga yudikatif) yang dicirikan oleh adanya fusi/penggabungan kekuasaan, yaitu pemusatan semua kekuasaan pada parlemen

DAFTAR PUSTAKA

1. Budiyanto. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas XII. Jakarta : Erlangga

2. Azan Sumarwan dan Dianah, SistemPemerintahan, (http://witantra.wordpress.com/2008/05/30/sistem-pemerintahan).

3. Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

4. Argama, Rizki. 2006. Konstitusi Kekuasaan Inggris. Yogyakarta : Media Perkasa

5. Abubakar, Suardi. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Yudistira

http://irfanlanggo.blogspot.com/2009/11/perbandingan Amerika Serikat dengan Inggris