MAKALAH PEMERINTAH YANG TIDAK TRANSPARAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penyusun panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya Penyusun dapat Mematikan Maka lah PKn yang menjadi rjudul “ Penyelenggaraan Pemerintah yang Tidak Transparan ” . Penyusunnya dalam konteks makalah ini masih banyak kesalahan dan kesalahan, hal ini dengan keterbatasan dan keterbatasan. Ini adalah Penyusunan banyak terima kasih kepada teman-teman dan kepada pihak yang membantu membuat makalah ini.

Akhirnya untuk Tuhan Yang Maha Esa Penyusunnya dan berdoa agar makalah ini dapat bermanfaat terutama bagi Penyusun sendiri sebagai penyusun dan juga bagi para pembaca makalah ini. Amin

Rebang Tangkas, Oktober 2016

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1Bagian belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan

yang Tidak Transparan

2.2 Bentuk - Bentuk Pemerintahan yang Potensial

Melahirkan Pemerintahan Tertutup

2.3 Dampak Penyelengaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan

BAB III PENUTUP

3.1

3.1 Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlaku yang mana secara langsung dari penyelenggaraan yang tidak transparan adalah mencerminkan korupsi sosial atau sebagai upaya publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Di masa orde baru korupsi politik hampir disemua tingkat pemerinah, dari pemerintah desa sampai tingkat pusat. Negara kita saat ini termasuk salah satu negara terkorup di dunia. Korupsi politik itu melahirkan berbagai macam konflik di berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan, krisis kepercayaan rakyat, krisis moral dipemerintahan.

1.2 Rumusan Masalah

Sebuah. Pengertian Dampak Penyelengaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan?

b. Bentuk - Bentuk Pemerintahan yang Potensial Melahirkan Pemerintahan Tertutup?

c. Dampak Penyelengaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan

1.3 Tujuan

Sebuah. Pengertian Dampak Penyelengaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan

b. Bentuk - Bentuk Pemerintahan yang Potensial Melahirkan Pemerintahan Tertutup

c. Dampak Penyelengaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan

Pemerintahan yang tidak transparan tentu akan memunculkan konsekuensi atau akibat yang tidak baik. MATA, pemerintahan yang transparan pasti akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya.

Salah satu hal negatif atau akibat penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah korupsi , yaitu tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya pemberian. Dalam praktiknya, korupsi lebih dikenal sebagai uang yang digunakan dengan akun yang ada.

Selain itu, korupsi juga bisa dimaknai sebagai perilaku pejabat, baik politisi maupun pegawai negeri, yang tidak normal dan memperkaya diri atau memperkaya mereka yang berhubungan dengan menyalahgunakan kekuatan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Perilaku korupsi di kalngan pejabat pemerintahan akan menyebabkan krisis multidimensi pada berbagai bidang kehidupan masyarakat, tak terkecuali di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan moral.

Korupsi menyebabkan konflik dengan rakyat untuk pemerintahan, dan krisis moral di pemerintahan. Tanpa ada penanganan yang baik, perilaku korupsi justru akan merusak pemerintahan.

Terjadinya pemerintahan pemerintahan yang tidak dapat diadopsi oleh banyak hal. Salah satu penyebab penyelenggaraan yang tidak dapat ditransmisikan adalah sistem politik yang bersifat tertutup, tidak boleh dilakukan orang-orang yang menggunakan hukum publik yang dibuat pemerintah.

Selain itu, pemerintahan yang tidak transparan juga dapat berupa sumber daya yang bersifat feodal, oportunistis, dan selalu menerapkan " aji mumpung " dan karakter " ingin beton " sebagai aparat pemerintah.

Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan tentunya sangat banyak dan dapat merambah pada berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, kita harus senantiasa mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang transparan, terbuka akan kritik dan masukan negara dan mau memperbaiki kesalahn dan kekurangan yang ada.

2.2 Bentuk - Bentuk Pemerintahan Yang Potensial Melahirkan Pemerintahan Tertutup

Berdasarkan fakta sejarah, dapat diketahui dan disimpulkan yang berisi beberapa bentuk kegiatan yang berpotensi untuk diangkat atau tidak transparan. Secara konseptual mungkin dewasa ini jarang ditemukan bentuk pemerintahan yang bercorak tertutup / tidak transparan, namun secara kontekstual tidak sedikit yang memerintah yang bercorak tertutup / tidak transparan yaitu Monarki Absolut, Tirani, Autokrasi (Otokrasi, Oligarki, Diktatoris, Oklokrasi,

2.3 Dampak Penyelengaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan

Ketertutupan para penyelenggara negara membuat sesuatu menjadi kabur, ruang peluang oleh pemerintah. Dan menyebabkan ketertutupan Alkitab, masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah semakin kecil. Jika hal ini terus berlangsung, dan para penyelenggara pemerintahan semakin menyalahgunakan kekuasaannya, maka dapat dipastikan bahwa pemerintahan Negara tidak dapat diwarisi oleh masyarakat. Hilangnya keyakinan yang bisa diwujudkan oleh rasa saling curiga dari masyarakat terhadap pemerintah, dapat mengancam stabilitas nasional.

Sementara tujuan Negara adalah terpenuhinya ketidakadilan bagi rakyat Indonesia, sesuai dengan pembukaan UUD 1945, bahwa Negara yang ingin didirikan adalah Negara Indonesia yang adil dan makmur dan memajukan PBB bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang menjadi sebuah perpustakaan dan pemicu semangat bagi para penyelengara Negara yang bertugas adalah menciptakan keadilan. Ketidakadilan merupakan suatu bentuk perpecahan an bangsa. Adanya pertentangan, kerusuhan missal, aksi-aksi demo, dan pergolakan diasyikan daerah, salah satu satunya adalah ketidakadilan.

Faktor-faktor penyebab yang tidak bisa dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh kekuatan

· Penguasa yang ingin mempertahankan kekuatannya

· Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik

· Pemerintah mengabaikan proses demokratisasi

· Pemerintah yang sentralis

· Penyalahgunaan kekuasaan

2. Moralitas

· Terbaliknya nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai sumber

etika.

3. Sosial Ekonomi

· Sering kali konflik sosial sebagai lembaga keberagaman suku, agama, ras dan golongan yang tidak dikelola dengan baik dan adil

· Perilaku ekonomi yang sarat dengan praktik KKN

4. Politik dan Hukum

· Sistem politik yang otoriter

· Hukum telah menjadi alat kekuasaan

Akibat dari pemerintahan yang tidak transparan:

1. Rendahnya kepercayaan warga Negara terhadap pemerintah

2. Rendahnya partisipasi warga Negara terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah

3. Sikap apatis warga Negara dalam mengambil inisiatif dan peran yang berhubungan dengan kebijakan publik

4. Jika warga negara apatis, ditunjang dengan rezim yang berkuasa sangat kuat dan lemahnya fungsi legislatif, KKN akan merajalela dan menjadi budaya yang mendarah daging (Nilai dominan)

5. Krisis moral dan akhlak yang berdampak pada ketidak adilan, pelanggaran hukum dan hak asasi manuasia

Korupsi menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yaitu krisis multidimensional.

Contohnya multidimensional di berbagai bidang;

Sebuah. Bidang Politik

Lembaga politik baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tidak optimal. Mereka sangat bagus untuk membuat keputusan untuk umum, pengukuran itu sebagai proyek untuk memperkaya diri. Yudikatif sering menghasilkan keputusan yang bertentangan dengan rasa ketidakstabilan karena hukum bisa dibeli.

b. Bidang Ekonomi

Semua kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan birokrasi pemerintahan diwarnai oleh pelicin dari aktivitas ekonomi berbelit-belit dan mahal. Investor menjadi enggan berinvestasi karena banyak perizinan tidak tumbuh secara maksimal.

c. Bidang Sosial, Budaya, dan Agama

Di bidang sosial, budaya, dan agama terjadi pendampingan materi dan konsumtif. Hidup mendistribusikan mata-mata untuk dinikmati kekayaan dan kenikmatan hidup tanpa memedulikan moral dan etika agama. Hal itu terungkap dalam tindakan Korupsi.

d. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Di bidang pertahanan dan perang, terjadi ketertinggalan profesionalitas aparat, yaitu tidak sesuai dengan waktu yang lama.

Jika administrasi dengan terbuka dan tidak transparan biasanya akan berdampak pada tidak terciptainya lingkungan masyarakat, termasuk dalam konstitusi negara, yaitu Masyarakat biasa dan makmur.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Dengan ketentuan pemerintahan yang tidak transparan tentu memunculkan makna atau akibat yang tidak baik. Di antara pengaruh atau akibat pemerintahan yang tidak transparan, pengaruh yang paling besar adalah Korupsi. Istilah "korupsi" dapat disalin sebagaiacara tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya pemberian.

Dalam praktiknya, korupsi lebih dikenal sebagai uang yang digunakan dengan baik, perilaku pejabat, baik politik maupun pegawai negeri, yang tidak normal dan tidak memperkaya diri atau memperkaya mereka yang berhubungan dengan menyalahgunakan kekuatan publik yang dipercayakan kepada mereka . Korupsi menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yaitu krisis multidimensional dalam berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan, krisis kepercayaan rakyat, dan krisis moral di pemerintahan.

3,2 Saran

Bagi rakyat:

Sebaiknya kita mengenal lebih dalam tentang Pemerintahan. Janganlah kita member komentar yang kurang baik terhadap pemerintahan.

Bagi Pemerintah:

Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menjalankan tugas sebagai agama masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.maskholid.com/2010/10/pohon-masalah-kisah-inspirasi-dan.html

http://mauull.blogspot.com/2011/11/makalah-pkn-tranparansi-pemerintah.html

http://windows-to.blogspot.com/2011/12/penyelenggaraan-pemerintahan-yang-tidak.html

http://ratikapradisya.blogspot.com/2011/11/menganalisis-dampak-penyelenggaraan.html

http://smancineam.wordpress.com/materi-mata-pelajaran/pkn

http://dumalana.com/2011/08/16/faktor-penyebab-terjadinya-pemerintahan-yang-tidak-transparan/